VIVAnews - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Harry Azhar Aziz mengaku lebih dari Rp 100 triliun anggaran APBN dialokasikan untuk menggaji pegawai yang tidak produktif.
Ini menjadi kritik keras DPR tahun ini, setelah mencuatnya kasus Gayus Tambunan di Kantor Pajak.
Harry menuturkan, dalam APBN saat ini, dana yang dianggarkan sebesar Rp 160 triliun untuk belanja pegawai ternyata hanya Rp 16 triliun saja yang seharusnya pantas dibayarkan oleh negara ke PNS. Ini didasarkan pada pengakuan seorang menteri yang mengatakan hanya 10 persen pegawainya yang dianggap produktif.
"Saya tanya ke menteri itu, saya setuju gaji PNS dinaikkan, tapi jujur berapa pegawai yang produktif? Jawabannya hanya 10 persen," kata Harry dalam diskusi 'Struktur APBN 2010 Pasca Perubahan dan Peluang dari Pemulihan Ekonomi di Bandung, Sabtu, 10 April 2010.
Harry menuturkan, dalam APBN saat ini, dana yang dianggarkan sebesar Rp 160 triliun untuk belanja pegawai ternyata hanya Rp 16 triliun saja yang seharusnya pantas dibayarkan oleh negara ke PNS. Ini didasarkan pada pengakuan seorang menteri yang mengatakan hanya 10 persen pegawainya yang dianggap produktif.
"Saya tanya ke menteri itu, saya setuju gaji PNS dinaikkan, tapi jujur berapa pegawai yang produktif? Jawabannya hanya 10 persen," kata Harry dalam diskusi 'Struktur APBN 2010 Pasca Perubahan dan Peluang dari Pemulihan Ekonomi di Bandung, Sabtu, 10 April 2010.
Tentu saja, dengan fakta itu lebih dari Rp 100 triliun anggaran seharusnya bisa dihemat.
"Logikanya kalau hanya Rp 16 triliun dipakai, kalau gaji PNS dinaikkan tiga kali saja maka hanya Rp 48 triliun yang terpakai," katanya. Tentunya, masih ada anggaran tersisa sebesar Rp 120 triliun yang bisa dihemat.
Untuk alasan itu, DPR akan mendorong pemerintah untuk menciptakan pegawai PNS berkualitas (tidak sekelas Gayus). Anggaran berbasis kinerja, kata dia, terus akan diterapkan di semua kementerian lembaga.
"Saya setuju remunerasi, mendukung kalau gaji pegawai (PNS) itu dinaikkan, jangan dikurangi (hanya karena kasus Gayus)," kata. Menurut Harry, gaji pejabat dinegeri ini yang tertinggi seharusnya adalah presiden.
"Jadi, tidak apa-apa pegawainya naik, jangan diturunkan," kata dia. Syaratnya, mereka yang digaji adalah pegawai yang hanya benar-benar produktif.
"Logikanya kalau hanya Rp 16 triliun dipakai, kalau gaji PNS dinaikkan tiga kali saja maka hanya Rp 48 triliun yang terpakai," katanya. Tentunya, masih ada anggaran tersisa sebesar Rp 120 triliun yang bisa dihemat.
Untuk alasan itu, DPR akan mendorong pemerintah untuk menciptakan pegawai PNS berkualitas (tidak sekelas Gayus). Anggaran berbasis kinerja, kata dia, terus akan diterapkan di semua kementerian lembaga.
"Saya setuju remunerasi, mendukung kalau gaji pegawai (PNS) itu dinaikkan, jangan dikurangi (hanya karena kasus Gayus)," kata. Menurut Harry, gaji pejabat dinegeri ini yang tertinggi seharusnya adalah presiden.
"Jadi, tidak apa-apa pegawainya naik, jangan diturunkan," kata dia. Syaratnya, mereka yang digaji adalah pegawai yang hanya benar-benar produktif.
0 comments:
Post a Comment